Jikaharga BBM diumumkan akan naik maka permintaan BBM akan [] pada saat ini. A. stabil B. naik C. turun D. stagnan 9. Sesuai hukum permintaan, jika harga naik maka . A. Qd naik B. Qd turun C. Qs naik D. Qs turun 10. Suatu permintaan yang diiringi dengan kemampuan membeli disebut permintaan . A. Efisien B. Efektif C. Personal D. Potensial

JAKARTA, – Pemerintah berencana untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak BBM subsidi. Bahkan ada wacana kenaikan BBM subsidi hingga 30 persen. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Saat ini APBN 2022 sudah mengakomodasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun. Direktur Center of Economic and Law Studies Celios, Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM subsidi tidak hanya berdampak pada inflasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.“Dampak dari naiknya harga BBM jenis subsidi cukup luas, mulai dari inflasi umum yang tinggi bisa menyentuh 7 persen lebih jika kenaikan harga 30 persen, hingga naiknya orang miskin,” kata Bhima saat dihubungi Selasa 30/8/2022. Baca juga Hitungan Pengamat Harga Keekonomian BBM Subsidi yang Disampaikan Pemerintah Terlalu Tinggi... Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo Jokowi akan mengumumkan kenaikan harga BBM Pertalite. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga beberapa kali mengungkapkan, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, akan membuat APBN jebol.“BBM subsidi dibutuhkan oleh petani untuk mengantar hasil panen ke pasar, hingga ke tangan konsumen. Artinya, BBM subsidi meningkat maka inflasi pangan akan naik signifikan. Data per Juli 2022, inflasi bahan pangan atau volatile food secara year on year sudah dobel digit, mendekati 11 persen. Itu berisiko sekali kalau ditambah naiknya harga BBM subsidi,” tambah Bhima. Di sisi lain, Bhima menilai kenaikan harga diperkirakan tidak berhenti pada BBM subsidi, tapi akan merambat ke berbagai jenis energi lainnya seperti elpiji 3 kg, kenaikan tarif listrik, dan bahkan potensi kenaikan BBM non subsidi seperti Pertamax. “Kenaikan harga BBM subsidi bisa merambat ke elpiji 3 kg yang gap harga keekonomiannya mencapai 70 persen dari harga subsidi. Pun demikian dengan listrik non subsidi yang berisiko alami kenaikan kembali. Sementara BBM jenis non subsidi mengikuti harga pasar, bukan tidak mungkin Pertamax akan naik ketika patokan ICP nya masih tinggi,” lanjut Bhima. Di sisi lain, Indonesia saat ini tengah mendekati tahun politik, sehingga ada banyak risiko yang tentunya harus dikaji lebih dalam oleh pemerintah terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi. Gejolak politik juga sangat riskan terjadi, dan bisa berdampak pada seluruh pencapaian ekonomi selama ini. “Yang terburuk adalah risiko gejolak politik, dan berdampak terhadap seluruh pencapaian ekonomi. Konteks nya mendekati tahun politik, 2023-2024 dan itu sangat riskan. Ditambah kenaikan harga BBM akan memukul masyarakat kelas menengah dan bawah sekaligus. Bansos tidak bisa meng-cover semua lapisan yang terdampak. Akibatnya bisa menciptakan social unrest,” tegas dia. Baca juga Sri Mulyani Curhat Subsidi BBM Terus Membengkak dan Bebani APBN

Meningkatnyapermintaan akan mengakibatkan naiknya harga minyak. Sebaliknya, saat ekonomi mengalami kontraksi permintaan akan minyak dan energi lainnya cenderung menurun, sehingga harga minyak pun ikut turun. Dengan kondisi demikian maka akan menimbulkan konsekuensi jika harga minyak mentah dunia naik, maka beban subsidi BBM juga akan

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga Bahan Bakar Minyak BBM bersubsidi sudah naik. Dampaknya tentu besar, karena BBM adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang pekan lalu, Presiden Joko Widodo Jokowi dan sejumlah menteri membuat pengumuman mengejutkan. Setelah cukup lama menjadi bahan spekulasi, akhirnya kenaikan harga BBM benar-benar dieksekusi. Efektif per 4 September 2022 pukul 1430 WIB. Harga BBM jenis RON 90 atau Pertalite naik dari Rp menjadi Rp Sementara harga minyak diesel atau Solar naik dari Rp ke Rp dan Solar adalah BBM bersubsidi. Namun bukan yang bersubsidi saja yang naik, harga BBM non-subsidi juga didongkrak. Harga BBM jenis RON 92 atau Pertamax naik dari Rp menjadi Rp sisi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, menaikkan harga BBM memang sulit terhindarkan. Pertanyaannya bukan lagi naik atau tidak, tetapi kapan bakal 2022 disusun dengan asumsi rata-rata harga minyak Indonesia ICP di US$ 63/barel. Nyatanya, harga si emas hitam sudah jauh di atas ICP dekat dengan brent, sehingga keduanya bisa disandingkan. Sepanjang 2022, rata-rata harga brent ada di US$ 103,87/barel. Jauh di atas asumsi APBN lain yang akan mempengaruhi anggaran subsidi dan kompensasi BBM adalah nilai tukar. Sebab, Indonesia adalah negara berstatus net-importir minyak. Produksi dalam negeri belum bisa memenuhi permintaan sehingga ada komponen impor, yang dibayar dengan mata uang asing, utamanya dolar Amerika Serikat AS. Jadi saat rupiah melemah, maka biaya impor akan membengkak dan membuat biaya pengadaan BBM ikut 2022 mengasumsikan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Rp Hingga 2 September, rata-ratanya adalah Rp Masih berada di atas ini, anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi diperkirakan melonjak hingga Rp 502,4 triliun. Ingat, itu baru subsidi energi saja, belum non-energi. Namun jumlahnya sudah jauh melampaui pagu awal di Undang-undang UU APBN 2022 di mana anggaran subsidi ditetapkan Rp 206,96 karena itu, langkah pengendalian harus segera dilakukan. Jika kondisi masih seperti sekarang, business as usual, maka permintaan Pertalite akan meningkat sehingga beban subsidi dan kompensasi makin satu pengendalian itu adalah melalui harga. Saat harga Pertalite naik, maka diharapkan masyarakat akan mengurangi konsumsi sehingga biaya subsidi bisa ditekan. Selain itu, kenaikan harga juga membuat selisih harga yang ditanggung negara berkurang yang otomatis menurunkan beban subsidi. Harga BBM Naik, Inflasi Melejit BACA HALAMAN BERIKUTNYA

Jakarta, - Untuk menghadapi dampak kenakan harga komoditas energi terhadap harga bahan bakar minyak BBM dan listrik, pemerintah menyiapkan skenario dengan memanfaatkan cadangan dana program Penanganan Covid Pemulihan Ekonomi Nasional PC PEN sebesar Rp 18 triliun sebagai bantalan berupa bantuan sosial. “Apabila guncangan harga terutama kalau harga BBM atau listrik kemudian tidak bisa tertahan, dan harus dilakukan suatu adjustment, maka perlu suatu bantalan sosial tambahan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Kita belum lama ini. Dia menegaskan, pemerintah tetap memperhatikan dan melakukan antisipasi bila terjadi kenaikan harga komoditas. Pengelolaan APBN dilakukan secara hati-hati agar beberapa tujuan nasional tetap terjaga yaitu pemulihan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja lagi, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang sehat, yang kemudian disertai stabilitas dari sisi harga. “Dengan demikian, berbagai indikator kemajuan dari pembangunan tetap bisa kita capai,” ucap Sri Mulyani. Sementara Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan tahun ini, pemerintah sudah menganggarkan tambahan anggaran, sehingga subsidi APBN menjadi Rp 502 triliun. Saat mengajukan tambahan subsidi ke Badan Anggaran DPR, Kemenkeu menggunakan dasar perhitungan harga ICP US$ 100 per barel, kurs rupiah Rp dan perkiraan volume konsumsi 15,1 juta kiloliter solar dan pertalite 23,1 juta kiloliter. “Volume konsumsi sudah sekitar angka yang kita asumsikan yaitu 15,1 juta kiloliter untuk solar dan 23,1 juta kiloliter untuk pertalite. Ini akan terus diwaspadai, mudah-mudahan bisa kita mengelolanya dengan baik terutama untuk volume konsumsi,” jelas Isa. Dia mengatakan bahwa sejalan dengan permintaan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi, pihaknya juga mendapatkan tambahan anggaran Rp 18 triliun. Namun, pemerintah tetap akan mengkaji waktu yang tepat untuk pemberian bansos melalui anggaran tersebut. “Kami akan kita cermati kapan waktu yang tepat untuk memberikan tambahan bansos, tetapi anggarannya sudah tersedia, mudah-mudahan cukup untuk merespons kenaikan harga yang terjadi sampai akhir tahun,” kata Isa. Kemenkeu meminta BPH migas dan Pertamina agar bisa menerapkan berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM. Pada saat yang sama, Kemenkeu tetap mencermati kondisi kurs dan harga ICP. Isa berharap agar harga komoditas bisa stabil hingga akhir tahun dan konsumsi BBM di masyarakat tetap terjaga. “Kita akan dukung Pertamina untuk bisa mengendalikan konsumsi dengan menerapkan kebijakan yang tepat pada waktunya,” ucap Isa. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, kenaikan subsidi energi terjadi karena kombinasi dari kenaikan subsidi energi dan konsumsi BBM oleh masyarakat. Menurut Suahasil, kenaikan konsumsi merupakan wujud pemulihan ekonomi domestik. Pada kuartal II 2022, konsumsi rumah tangga tumbuh sangat impresif yaitu 5,51%. “Ini terjadi pemulihan ekonomi dan ada harga yang harus dibayar terutama untuk energi dasar seperti solar, pertalite, dan LPG 3 kg,” ujarnya. Saksikan live streaming program-program BTV di sini Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Rugikan Masyarakat EKONOMI Pertamina Imbau Bayar BBM Secara Nontunai Untuk Urai Antrian EKONOMI Puncak Mudik 2023, Pertamina Catat Kebutuhan BBM di Jateng Melonjak 78% NASIONAL Menteri ESDM Cek Ketersediaan dan Layanan BBM di Tol Semarang-Solo NASIONAL Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG di Jawa Timur Aman Selama Mudik Lebaran 2023 NUSANTARA Rangkaian Kereta Pengangkut BBM Anjlok di Sidoarjo NUSANTARA

Sesuaihukum permintaan, ketika terjadi banyak permintaan, maka harga akan naik. Jadi, harga-harga sudah naik lebih dulu, karena terjadi adanya banyak permintaan, bukan karena kenaikan harga BBM tu sendiri. Di sini terlihat faktor psikologis penduduk Indonesia yang rentan akan issue kenaikan harga BBM.

JAKARTA, - Permintaan bahan bakar minyak BBM di berbagai daerah Indonesia mulai merangkak naik, seiring dengan terus direlaksasinya aturan pembatasan pergerakan oleh pemerintah. PT Pertamina Patra Niaga mencatat, dibandingkan periode awal PPKM, saat ini permintaan BBM ritel meningkat 8 persen, industri pertambangan meningkat 35 persen, industri perkebunan 26 persen, sektor migas 21 persen, dan industri lainnya mencapai 17 juga Harga BBM Pertamina dan Shell Ada yang Turun, Mana Lebih Murah? Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, konsumsi BBM sektor ritel Pertamina secara nasional pada kuartal III-2021 mencapai 34 juta kilo liter KL, meningkat hingga 6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Rinciannya, untuk BBM jenis bensin atau gasoline, meningkat sekitar 4 persen, dan untuk diesel atau gasoil bahkan mencapai 10 persen. "Bahkan untuk solar subsidi konsumsi harian sejak September mengalami peningkatan 15 persen dibandingkan rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021," kata Irto, dalam keterangannya, Minggu 17/10/2021. "Kenaikan signifikan terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara serta Riau," tambah dengan kenaikan konsumsi tersebut, subholding Pertamina itu berusaha memastikan stok dan penyaluran BBM, dan melakukan penambahan solar sudsidi di beberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan. Baca juga Ada Penurunan, Simak Harga BBM Pertamina Terbaru "Seperti Sumatera Barat sebesar 10 persen, Riau 15 persen, dan Sumatera Utara 3,5 persen," ujar Irto. Untuk stok dan penyaluran BBM non-subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax, dan Pertalite, Pertamina, Pertamina Patra Niaga memastikan dalam kondisi aman. Irto menjelaskan, selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan solar subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden Perpres 191/2014. Ia bilang, jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas. "Hingga Oktober, terdapat 91 SPBU yang tersebar diseluruh Indonesia yang telah diberikan sanksi berupa penghentian suplai atau penutupan sementara, maupun sanksi seperti penggantian selisih harga jual solar subsidi akibat melakukan penyaluran yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku," ucap dia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Foto Antrean kendaraan untuk pengisian Bahan Bakar Minyak BBM jenis Pertalite di SPBU Kartini Cilandak, Jakarta, Rabu 31/8/2022. CNBC Indonesia/Andrean Kristianto Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Mulyanto mengaku terkejut dengan keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak BBM jenis Pertalite dan Solar pada akhir pekan lalu, 3 September cukup heran dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi saat ini, terlebih lagi di saat harga minyak mentah dunia kini tengah mengalami tren penurunan. Dia pun menyebut bahwa fraksinya menolak kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar ini."Cukup mengejutkan kami, karena kami menolak kenaikan harga BBM subsidi dan mengejutkan lagi sebelum menaikkan BBM karena harga minyak dunia turun," kata Mulyanto dalam acara 'Energy Corner' CNBC Indonesia, Senin 5/9/2022. Foto Komisi VII Sebut Harga Naik Tak Selesaikan Masalah BBM Subsidi, Ini SebabnyaCNBC Indonesia TVKomisi VII Sebut Harga Naik Tak Selesaikan Masalah BBM Subsidi, Ini SebabnyaCNBC Indonesia TVSelain itu, ia juga mengaku tak habis pikir karena kenaikan harga BBM subsidi dilakukan di tengah Pertamina menurunkan harga BBM non subsidinya, termasuk juga badan usaha penyalur swasta lainnya, seperti SPBU Shell, BP-AKR hingga SPBU Mulyanto, dengan keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax, maka perpindahan konsumsi dari BBM non subsidi ke BBM subsidi masih akan terjadi di masyarakat, sehingga subsidi menjadi tak tepat sasaran. Apalagi, imbuhnya, permintaan BBM akan terus meningkat seiring aktivitas masyarakat yang mulai pulih pasca karena itu, dia pun mendorong agar pembatasan pembelian BBM subsidi dapat segera dijalankan."Mobil masih menyedot Solar maupun Pertalite. Belum lagi rembesan ke tambang industri. Ini masih ada. Kalau gak ditata, ini makin gak menyelesaikan masalah," diketahui, pemerintah telah memutuskan menaikkan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax pada 3 September 2022 lalu. Harga Pertalite resmi dinaikkan menjadi Rp per liter dari Rp per liter, harga Solar naik menjadi Rp per liter dari Rp per liter, dan Pertamax naik menjadi Rp per liter dari Rp per ada kenaikan harga BBM, subsidi energi hingga akhir tahun ini diperkirakan masih melonjak menjadi sekitar Rp 650 triliun dari asumsi awal Rp 502,4 triliun. Artikel Selanjutnya Harga BBM Pertalite Naik ke Rp Idealkah? wia

jika harga bbm diumumkan akan naik maka permintaan bbm akan